Pembentukan Land Bank Dapat Meredam Spekulan

Indonesia Finance Today, Property

Thursday, 17 03 2011, BY MUHAMMAD RINALDI

indonesiafinancetoday.com/read/4834/Pembentukan-Land-Bank-Dapat-Meredam-Spekulan

JAKARTA (IFT) - Pemerintah kota diminta turut memperkuat cadangan lahan (land bank) untuk pembangunan perumahan seiring makin mahalnya harga tanah di perkotaan termasuk akibat ulah spekulan tanah.

Di sejumlah negara, lembaga yang mengelola land bank berfungsi memantau secara sistematik dan ketat pergerakan harga tanah, terutama yang disebabkan oleh aksi para spekulan. Lembaga itu juga bertugas mengatur peruntukan lahan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah setempat, juga sebagai mediator dalam proses pembebasan tanah masyarakat.

“Pengelolaan land bank ini harus melibatkan pemerintah termasuk pemerintah daerah, karena akan sulit menerapkan kebijakan penghimpun dan mengelola lahan tanpa wewenang dan anggaran dari pemerintah sendiri,” ujar Lukman Purnomosidi, mantan Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia, di Jakarta, Kamis.

Dia mencontohkan Singapura sebagai negara yang sudah melakukan pencadangan lahan untuk pembangunan perumahan bagi warganya sejak lama. Di negara tersebut cadangan lahan dikelola satu badan negara khusus yang menangani perumahan. Karena itu, pemerintah berhasil menjalankan kebijakan pembangunan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Selama ini, kata dia, pengadaan lahan untuk pembangunan perumahan dilakukan melalui mekanisme pasar. Kondisi itu membuat harga tanah di perkotaan bisa melonjak cukup tinggi, terutama jika diketahui akan dibangun proyek properti. Bagi perumahan kelas menengah atas seperti apartemen mungkin tidak menjadi persoalan, namun bagi rumah kelas menengah bawah akan menyulitkan. Wajar jika saat ini sebagian besar perumahan menengah bawah makin bergeser jauh ke pinggiran Jakarta.

“Persentase biaya untuk lahan mencapai 15%-20% dari total biaya produksi rumah. Karena itu, upaya menghimpun dan mengelola tanah untuk perumahan dalam skala besar sangat mendesak terutana supaya harga rumah lebih terjangkau,” paparnya.

Jehansyah Siregar, Pakar Permukiman dari Institut Teknologi Bandung berpendapat pemerintah perlu segera mengembangkan land bank melalui mekanisme perumahan publik. Mekanisme housing delivery inilah yang sebenarnya harus dijamin dan dijalankan pemerintah seperti diatur dalam Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Meski di pasal 105 undang-undang itu disebutkan tanggung jawab ketersediaan bank tanah berada di pundak pemerintah daerah, namun mekanismenya harus diperjelas dulu,” katanya, Kamis.

Di Jepang dan Korea misalnya, pengadaan tanah perumahan dikembangkan oleh perusahaan publik seperti Perumnas di Indonesia yakni URA dan KNHC. Biasanya pengadaan tanah skala besar dilakukan melalui alih hak pengelolaan tanah milik negara. Di Jepang, setelah menerima hak pengelolaan tanah skala besar, URA kemudian menjalin kerja sama dengan Japan Railway (BUMN Kereta Api) untuk membuka akses rel ke lokasi lahan yang akan dijadikan kawasan permukiman.

“Karena kepentingan publik dan misi mengembangkan kawasan permukiman yang berkulaitas tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta, maka ini menjadi tugas negara,” tegas Jehansyah.

Belajar dari negara-negara yang sukses membangun bank tanah, pemerintah pusat perlu memiliki model land bank skala besar yang dikelola satu perusahaan publik milik negara, setidaknya di beberapa kota metropolitan utama seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Palembang, Makassar dan Banjarmasin.

Himawan Arief Sugoto, Direktur Utama Perum Perumnas menyatakan pihaknya siap jika diserahi wewenang mengelola bank tanah untuk pembangunan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini developer itu sedang memprioritaskan perluasan dan penguatan struktur perusahaan. Usulan perubahan kelembagaan Perumnas sudah dilakukan, tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah.

Selain lembaga yang mengelola cadangan lahan, kata dia, perlu juga adanya lembaga keuangan yang mendanai pencadangan tanah dengan dana pinjaman jangka panjang, dan bunga lunak. (*)

Muhammad Rinaldi